Targetperistiwa.my.id

Dugaan Penyiksaan dan Penyekapan Lama Dinilai Sebagai Kejahatan Serius yang Harus Diusut Tuntas

BANDUNG – Perkara dugaan penyekapan dan penyiksaan terhadap YTR yang menyeret nama Taufik Hidayat terus menjadi perhatian masyarakat. Dugaan tindakan kekerasan yang berlangsung dalam waktu lama tersebut dinilai sebagai perbuatan serius yang tidak hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis mendalam.

Gelombang desakan agar pelaku diberikan hukuman maksimal terus disuarakan. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan tegas demi memberikan keadilan kepada korban serta menjadi peringatan keras agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman turut menyampaikan keprihatinannya setelah menjenguk langsung kondisi YTR di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Kamis (25/6/2026) malam.

Dudung menyebut kondisi korban menggambarkan adanya penderitaan panjang yang harus mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.

"Saya mendukung penuh keluarga korban agar mendapatkan keadilan. Kasus seperti ini harus ditangani dengan serius dan pelaku diberikan hukuman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan sudah melampaui batas kemanusiaan," ujar Dudung.

Ia menegaskan pemerintah memiliki kewajiban memastikan korban memperoleh perlindungan serta pemulihan secara menyeluruh.

"Negara harus hadir untuk memberikan rasa aman kepada korban. Jika masyarakat mengetahui adanya kekerasan atau hal-hal mencurigakan di lingkungan sekitar, jangan ragu untuk melapor kepada pihak berwenang," tegasnya.

Dorongan Pengusutan Mendalam dan Perlindungan Korban

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah, juga memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Ia menilai perkara yang dialami YTR bukan sekadar tindak kekerasan biasa, melainkan dugaan kejahatan serius yang harus ditangani secara maksimal.

Menurut Abdullah, dugaan tindakan pelaku mencakup berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari kekerasan fisik hingga perampasan hak kebebasan korban yang berdampak besar terhadap kondisi mental.

"Hukum harus memberikan keadilan kepada korban. Perkara seperti ini tidak boleh dipandang sebelah mata karena menyangkut keselamatan dan masa depan seseorang," ujarnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum mendalami seluruh kemungkinan yang ada, termasuk informasi terkait dugaan adanya korban lain.

Abdullah mendorong Polda Jawa Barat membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat yang memiliki informasi agar dapat membantu proses pengungkapan perkara.

"Apabila ada korban lain atau masyarakat yang mengetahui kejadian serupa, harus diberikan ruang untuk melapor. Semua fakta harus dibuka agar penanganan perkara ini benar-benar tuntas," katanya.

Saat ini proses hukum terhadap kasus tersebut masih menjadi perhatian publik. Masyarakat menanti langkah tegas aparat dalam memastikan keadilan bagi korban serta memberikan kepastian hukum terhadap perkara yang dinilai telah mencederai nilai kemanusiaan.

(red)